Monetisasi Perdesaan Melalui Subsidi Tunai

Memberikan subsidi tunai untuk pemenuhan daya beli kepada masyarakat miskin adalah penting, tetapi tidak lengkap kalau tidak disertai dengan subsidi tunai untuk modal, solusi, dan pendampingan usaha produktif. Asumsinya, Indonesia yang menganut welfare state, tidak memiliki jaminan bahwa dengan BLT warga negaranya yang miskin dan menganggur segera mendapat pekerjaan.
Adalah fakta, sebagian besar orang miskin di Indonesia memiliki sikap yang haus pemenuhan nafsu konsumsinya, yang menurut Rogers merupakan salah satu dari sepuluh ciri subkultur orang miskin. Oleh karena itu, sikap tersebut harus digeser ke arah yang lebih hemat, lebih efektif, dan produktif yaitu sikap yang mampu menangguhkan pemenuhan nafsu konsumsinya sebagai wujud antisipasi terhadap ganjaran di masa yang akan datang.

Subsidi bagi kaum miskin adalah wajib, karenanya jangan dicaci apalagi dihentikan. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita mau dan mampu menggeser pengelolaan subsidi (terutama BLT) dari hanya sekadar konsumtif ke aktivitas produktif. Salah satu gagasan alternatifnya, subsidi harus menjadi katalis dan stimuli untuk membangun keakraban masyarakat miskin dengan bank dalam arti produktif, tidak lagi mengambil kredit untuk konsumtif, tetapi membudayakan menyimpan dan mengelola uang untuk usaha produktif berkelanjutan.

Weisblat dan Wharton mengistilahkannya dengan membangun monetisasi masyarakat, yang berarti proses melepaskan kaum miskin dan petani dari pelepas uang dalam memenuhi modalnya, terutama di perdesaan. Monetisasi diyakini sebagai faktor ekonomi yang sangat menentukan dalam perubahan sosial, terutama di perdesaan, di samping transportasi dan komunikasi.

Menurut Guru Besar Ekonomi Pertanian Unpad, Burhan Arief, tidak terjadinya monetisasi di perdesaan menyebabkan tidak adanya investasi yang mendorong peningkatan nilai tambah produk agro dan penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, migrasi tak terkendali. Monetisasi perdesaan sudah diterapkan di Indonesia, misalnya kredit usaha tani (KUT), namun bersifat linear (kucuran), parsial, dan bias rekayasa sosial. Akibatnya, usaha tani yang lebih baik tercapai tanpa diikuti peningkatan nilai tambah. Oleh karena itu, pendistribusian subsidi (termasuk BLT) harus dimodifikasi menjadi tabungan yang biaya pengurusan dan administrasinya digratiskan atau ditanggung/disubsidi pemerintah daerah, seperti pemprov di luar Jawa menyubsidi biaya transportasi BLT ke daerah terpencil. Gagasan transformasi subsidi harus diarahkan untuk pemberdayaan kaum miskin.

Dalam merumuskan usaha macam apa yang harus dikembangkan, bergantung kepada:
(1) potensi dan kreativitas lokal;
(2) daya dukung (integrasi) inovasi, dan kreativitas eksternal, termasuk industri kreatif yang berkembang di perkotaan
(3) peran pendamping yang kuat karsa, penuh daya cipta, berdaya juang, bermental wirausaha dan berakhlak, yang berperan dalam memotivasi, memediasi, dan memfasilitasi integrasi usaha kaum miskin dengan berbagai sumber inovasi, kreativitas, dan rantai-rantai bisnis positif.

Membangun perilaku hemat melalui menabung, terutama di bank, bukan perkara mudah, membutuhkan penyadaran, penyuluhan, dan pendampingan. Akan tetapi jika berhasil, otomatis akan menanamkan citra dan persepsi positif masyarakat perdesaan terhadap bank. Sudah selayaknya bank menjadi agent of development, yang bermutu, lebih praktis, terbuka, dan partisipatif dalam mengefektifkan alokasi pengambilan dan merangsang penyimpanan.

Melalui monetisasi diharapkan dapat mendorong akumulasi kapital di perdesaan sehingga pendapatan dapat dirasakan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kaum miskin perdesaan. Tentunya, perlu dilakukan uji coba dalam skala kecil (misalnya di Jabar), baik sisi kelayakan, desain operasi, mekanisme pendistribusian, prosedur administrasi, kelembagaan, peng organisasian, dan pengawasan (termasuk dari lembaga independen).

Sistem Monetisasi Bidang Pertanahan di Pedesaan

Konflik tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh merebaknya sistem monetisasi, dimana sistem monetisasi ini merebak seiring dengan adanya kebijakan ekonomi Belanda yakni dengan sistem kultivasi. Akibat dari introduksi kebijakan tersebut maka munculah sistem penguasaan pengolahan tanah, introduksi sistem pajak, serta dibukanya perdagangan bebas dengan luas negeri. Dengan adanya sistem monetisasi tersebut para buruh menerima gaji langsung dari pekerjaannya, kemudian harta pencaharian menjadi lebih penting ( Kahn, 1975, 1976, Dobbin 1977 dalam Backmann, 1979)

Menurut Hasan (1989) meluasnya gejala monetisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dari sektor pertanian subsistensi ke sektor pertanian komersil. Di sini tanah tidak hanya bernilai sosial, tapi juga bernilai ekonomis. Di samping itu gejala monetisasi juga ditandai dengan munculnya para pedagang, adanya kegiatan menjual jasa, munculnya tenaga buruh upahan, dan anak-anak muda dianjurkan pergi merantau. Interaksi yang dilakukan dengan masyarakat lain memunculkan nilai-nilai baru bagi perantau. Karena itu tanah-tanah pusaka pun banyak yang dijual karena masyarakatnya beranggapan tanah tersebut bernilai ekonomi.

Bagi masyarakat yang hidup di pedesaan, tanah mempunyai nilai yang sangat strategis .Karena begitu pentingnya nilai tanah tersebut bagi masyarakat yang hidup dipedesaan tersebut telah terjadi perebutan tanah tersebut. Dalam perebutan tanah tersebut konflikpun tidak bisa dielakkan. Berbicara masalah konflik yang terjadi biasanya adalah antara penduduk pendatang dengan penduduk asli tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang yang tidak melalui prosedur adat yang berlaku di daerah tersebut (ada serangkaian tata cara atau prosedur yang harus dilalui oleh penduduk pendatang) terutama dalam hal mendapatkan hak pakai tanah yakni dengan membuat perjanjian untuk memenuhi semua peraturan adat di daetah yang bersangkutan. Prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh penduduk pendatang, malahan mereka datang kedaerah tersebut dengan cara diam-diam guna membuka hutan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi. Pertama, kekaburan batas tanah tanah . Kedua karena adanya pembangunan sektor perkebunan itu sendiri yang memprogramkan tentang perluasan areal tanaman. Ketiga, ikatan keluargaan atau kekerabatan, dimana ikatan tersebut terlihat sangat kuat diantara kalangan masyarakat. Hal ini tidak dapat kita pungkiri sifat masyarakat pedesaan yang tidak terlepas dari kuatnya ikatan tersebut. Keempat, adanya pengaruh sistem monetisasi pada masyarakat.

Sebagai sebuah permasalah, konflik sesungguhnya harus di selesaikan dengan baik. Konflik telah diselesaikan melalui berbagai macam proses macam proses penyelesaian. Konflik yang terjadi tersebut hanya diselesaikan lewat lembaga informal saja yakni dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi yakni karena keenganan masyarakat untuk menempuh jalur hukum baik karena alasan prosedurnya maupun masalah biayanya serta mereka tidak akrab dengan hal tersebut. Hal tersebut seiring dengan pendapat Benda –Beckmann (2000) mengatakan bahwa orang-orang pedesaan tidak begitu akrab dengan cara kerja pengadilan.

*dari berbagai sumber*

2 responses to this post.

  1. Wah jangan jadikan masyarakat desa jadi semacam objek…kasian hdupnya dah susah…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: